Kabupaten Deiyai

Kabupaten Deiyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55. Pusat pemerintahan berada di Tigi. "Pemekaran diharapkan tidak membebani keuangan negara," kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna pengesahan pembentukan 12 daerah pemekaran baru di Gedung MPR/DPR, Rabu (29/10). Ke-12 daerah baru tersebut, yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Pringsewu (ketiganya di Provinsi Lampung), Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat (di Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Tombrauw (Provinsi Papua Barat). Kemudian Kabupaten Pularu Morotai (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai (di Provinsi Papua), Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Ekonomi Dan Investasi

Teh dan Kopi Indonesia Kuasai Pasar Malaysia
Teh dan Kopi Indonesia Kuasai Pasar Malaysia

DEIYAI - Indonesia tercatat sebagai pemasok utama produk teh dan kopi di Malaysia dengan pangsa pasar yang terus meningkat, di mana nilainya kini mencapai hingga ratusan juta ringgit dalam setahun.

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa tren ekspor teh dan ... read more

Politik

DPT Berkurang, 4 Kampung Di Deiyai Ancam Boikot Pemilu 2014 DPT Berkurang, 4 Kampung Di Deiyai Ancam Boikot Pemilu 2014

DEIYAI - Sebanyak 4 kampung di Kabupaten Deiyai, masing-masing Dagokebo, Okomokebo, Bagou, dan Edagotadi, mengancam akan memboikot Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), akibat Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkurang.

Setelah DPT tiga kampung jumlahnya dinaikkan, maka kami akan ikut Pileg,jika tidak, maka kami akan ... read more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH

Pemprov Papua Akan Berlakukan 3 KTP Di Papua Pemprov Papua Akan Berlakukan 3 KTP Di Papua

DEIYAI - Dalam beberapa tahun terakhir, migrasi di tanah Papua diduga makin meningkat. Untuk menekan laju migrasi, pemerintah provinsi Papua sedang berusaha agar segera memberlakukan 3 (tiga) jenis kartu tanda penduduk (KTP).

Memang tiap hari ada saja orang baru dari luar Papua. Salah satu cara mengatasinya adalah menerapkan tiga KTP, kata Sendius Wonda, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, ... read more

Evaluasi Pemerintahan Daerah Tak Sekedar Tugas Pemerintah Evaluasi Pemerintahan Daerah Tak Sekedar Tugas Pemerintah

DEIYAI - Diberlakukannya ekonomi daerah, adalah selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan daya saing daerah. Tentu, bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan itu. Diperlukan pembinaan dan pengawasan, terhadap jalannya otonomi daerah. Tugas itu, tak semata kewajiban pemerintah pusat, namun juga publik perlu mengontrolnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat sendiri sudah mempunyai instrument ... read more

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik untuk Industri Menengah dan Besar Mulai 1 Mei 2014 Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik untuk Industri Menengah dan Besar Mulai 1 Mei 2014

DEIYAI - Kementerian Sumber Daya Mineral baru saja menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perusahaan Listrik Negara. Melalui hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI diambil keputusan bahwa Komisi VII DPR RI menerima dan menyetujui usulan pemeritah untuk melakukan penghapusan subsidi listrik secara bertahap bagi pelanggan ... read more

Tuan Rumah PON 2020, Papua Butuh Dana Sekitar 7 Triliun Tuan Rumah PON 2020, Papua Butuh Dana Sekitar 7 Triliun

DEIYAI - Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun. Dana ini nantinya diambil dari APBD, APBN dan dana pihak ketiga.

Hal ini dikatakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, menanggapi diresmikannya provinsi Papua sebagai tuan rumah (penyelenggara) pekan olahraga nasional (PON) tahun 2020 oleh Kemenpora, Roy Suryo, di Jakarta, Kamis (17/4). Enembe juga menghargai pemberian tanggung jawab ini.

read more

Pembiayaan PON Dibebankan Pada APBN dan APBD Pembiayaan PON Dibebankan Pada APBN dan APBD

DEIYAI - Pemerintah Provinsi Papua resmi ditunjuk menjadi tuan rumah PON XX tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014. Provinsi Papua setidaknya membutuhkan anggaran dana sebesar Rp 9 Triliun untuk pembangunan venue dan biaya-biaya lainnya.

Menurut Sekretaris KONI Papua, Yusuf Yusuf Yambeyabdi, total anggaran yang dibutuhkan Papua untuk menggelar PON 2020 sebesar Rp ... read more